Dugaan Kasus Pinjaman Pemkab Pandeglang Rp.200 Miliar Kembali Diungkap

INDONESIASATU.CO.ID:

Pandeglang, - Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK), kembali melaporkan kasus dugaan korupsi penggunaan dana pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank bjb Cabang Pandeglang Tahun 2006, sebesar Rp.200 miliar, yang disinyalir proses hukum kasus tersebut mengendap di Kejaksaan Tinggi (Banten).

Kepada indonesiasatu.co.id perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LGAK, Jhon Bhayanta, saat menyerahkan berkas laporan di Kajati Banten, Kamis (4/7/2019) mengatakan, pihaknya mendesak sekaligus meminta Kajati Banten untuk membuka kembali kasus tersebut. Karena menurut Jhon, proses hukum kasus pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank bjb sebesar Rp.200 Miliar dinilai telah melukai hati masyarakat Pandeglang. Pasalnya, pinjaman uang ratusan miliar pada tahun 2006 lalu, yang diperuntukan guna mendanai program pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang pengalokasiannya di dua dinas yakni Dinas Pendidikan sebesar 70 persen dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar 30 persen itu pun tidak dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

"Jelas dari anggaran pinjaman Rp.200 Miliar itu saya rasa masyarakat pandeglang tidak maksimal menikmati hasil pembangunannya, malahan faktanya pinjaman tersebut diduga kuat dijadikan bancakan para oknum pejabat pandeglang kala itu", ujar Jhon seraya berharap, pihak penegak hukum dalam hal ini Kajati Banten dapat kembali memeriksa para pejabat korup dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, terutama oknum pejabat yang turut menikmati uang hasil korupsi pinjaman daerah sebesar Rp.200 Miliar tersebut.

Masih kata Jhon, pihaknya dalam pelaporan kasus itu tidak hanya berhenti di Kajati Banten, akan tetapi dirinya juga akan melaporkan kasus Rp.200 Miliar itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kajagung) di Jakarta.

"Tentu kasus ini harus mendapat perhatian khusus dari lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kajagung. Untuk itu kami akan serahkan juga berkas laporan ini kepada dua lembaga institusi negara tersebut", tegasnya

Dikatakan Jhon, kasus pinjaman Rp 200 Miliar dirinya sempat mendapat informasi kalau kasus itu akan diambil alih KPK.

"Infonya sih KPK mengirim surat kepada jaksa muda bidang pengawasan (Jamwas) Kejagung, lalu oleh Kejagung ditindaklanjuti dengan meminta laporan dari Kajati Banten. Oleh karenanya berkas yang kami berikan ini semoga dapat membantu pihak KPK untuk kembali mengusut kasus yang diduga melibatkan banyak pihak pejabat teras di Pandeglang", cetus Jhon

Diketahui, berkas laporan LGAK mendapat respon dengan baik dan langsung diterima pihak Aspidsus Kajati Banten, yang diwakili oleh A Husin Madya di ruang tunggu Kajati Banten, Kamis (4/7/2019).

Kepada pelapor dalam hal ini LGAK, A Husin memyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. "Laporan ini akan kami tindaklanjuti dengan gelar perkara kembali", jelas Husin (dhank)

 

  • Whatsapp

Index Berita