Kesadaran Pelaku Kesehatan di Kabupaten Nganjuk dalam Menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dipertanyakan?

WARTAJATIM.COM: NGANJUK - Kurangnya kesadaran para pelaku fasilitas kesehatan, akan bahaya limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, membuat usaha yang berkaitan dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan  Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Nganjuk abaikan pengurusan izin Tempat Penyimpangan Sementara (TPS) Limbah B3.

Dengan tidak adanya, para penyedia faskes yang mengantongi ijin TPS limbah B3 akan membuat sarang baru bagi virus akan kian berkembang, Sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Nganjuk Sumardi pada team wartajatim diruang kerjanya 14/11/2017

"Ijin TPS limbah B3 hukumnya wajib bagi para penyedia fasilitas kesehatan, karena dengan mengatongi ijin secara otomatis pihak lingkungan hidup akan terus mengontrol dan mengawasi emisi atau gas buang dari limbah medis tersebut secara berkala," ujarnya

 

Ditambahkan, Sumardi mengatakan bagi setiap pelaku pelayanan kesehatan masyarakat seperti Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Klinik atau Praktik Dokter yang belum mengantongi izin TPS Limbah B3 untuk segera mengurusnya.

"Setahu saya pengurusan ijin TPS limbah medis B3 tidak dipungut biaya. Tapi kalau masih enggan mengurus ijinnya sangat keterlaluan, dan yang terpenting semua penyedia pelayanan kesehatan sebagai penghasil Limbah B3 juga memiliki TPS, seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 (PP 101/2014) tentang Pengelolaan Limbah B3, mewajibkan pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan B3 untuk memiliki izin TPS LB3, sebelum diserahkan kepada lembaga Pengelola Limbah B3," benernya lagi.

Lanjut Sumardi menjelaskan, khusus untuk RS, Puskesmas, Klinik bukan hanya wajib mengurus izin TPS Limbah B3. Tetapi juga diminta memberikan laporan jenis limba B3 yang dihasilkan, kapan dihasilkan, berapa lama disimpan di TPS, diangkut oleh siapa, dan di bawah kemana.

"Mengingat pentingnya pengolahan Limbah B3 saya menghimbau semua perusahaan, RS, Puskesmas, Klinik dan hotel yang belum memiliki TPS Limbah B3 supaya segera membuatnya dan bagi yang  sudah memiliki TPS Limbah B3 supaya segera mengurus izinnya biar TPS tersebut terkontrol," ungkapnya

Sementara itu, Sumardi juga mengatakan, aturan tentang TPS Limbah B3 itu sudah ada. "Regulasinya ada, jadi harus dilaksanakan. Jangan ingin menjalankan usaha, tetapi aturan yang ada tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Lingkungan hidup sebagai instansi yang mengawasi dan kontrol, menurut Sumardi, harus bersikap tegas terhadap usaha yang belum memiliki izin TPS Limbah B3. Berikan surat peringatan dan teguran, bila tidak juga digubris, surat berikutnya disertai penjatuhan sanksi. 

“Ketegasan dari LH perlu diuji, apabilah surat teguran yang kedua juga tidak di indahkan oleh para pelaku pelayanan kesehatan masyarakat, harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Sumardi wakil ketua DPRD Nganjuk yang juga ketua kordinator komisi IV yang membidangi kesehatan dan pendidikan sambil mengakhiri perbincangannya dengan team wartajatim. (ind/kus)