Laporkan Bila Dalam Pilwalkot Tegal Ada Yang Berlaku Curang

INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Pemilihan kepala daerah tinggal hitungan jari hari kalender. Tepatnya hari Rabu, 27 Juni 2018 sebagai hari bersejarah bagi sebagian daerah seperti diantaranya Kota Tegal, dimana masyarakatnya dihadapkan pada sebuah pilihan menentukan siapa yang pantas menjadikan walikota dan wakil walikotanya kedepan.

Memasuki kampanye pamungkas dari rangkaian kampanye sebelumnya, Paslon Walikota Tegal HM.Nursholeh dan wakilnya H. Wartono merupakan kontestan pertama yang melaksanakan Kampanye Akbar dengan bertempat di Lapangan Tegal Selatan, Selasa (19/6).

Kampanye akbar yang mengambil tema Semangat Membangun Kota Tegal, Melalui Pelayanan Prima Dan Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih itu menjadi lebih berwarna ketika ditampilkannya Jurkam Sukarjo Dulmadis.

Dulmadis sendiri setidaknya sosok fenomenal ideologis. Hal itu disampaikan dalam orasinya yang menyebutkan dirinya sudah 26 tahun menjadi anggota dewan yang dimulai dari PNI jaman Soekarno, PDI era orde baru dan menjadi jurkam Partai Golkar pada era reformasi hingga sekarang. Meski dalam kondisi usia sudah sepuh, Sukarjo Dulmadis tetap bersemangat menjadi jurkam untuk HM. Nursholeh dan H. Wartono yang diusung Golkar dan Hanura.

" Pilkada kali ini harus jujur dan bersih.Segera laporkan bila ada yang berlaku tidak jujur," Dulmadis mengingatkan kader pendukung Kang Nur sebutan akrab HM. Nursholeh. Sukarjo Dulmadis tidak sendirian dalam orasi diatas panggung. Istrinya, Ernawati juga dalam orasinya menyampaikan fakta dilapangan yang menyebutkan prosentase pemilih baik pada tingkat provinsi maupun kota, lebih didominasi kaum wanita.

Sementara Sodik Gagang selaku Ketua pelaksana kampanye akbar menyatakan optimismenya berkaitan peluang paslon usungan Golkar ini yang terukur dari pernyataan sikap dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

" Optimis kita bisa diukur dari dukungan masyarakat, para tokoh agama, komunitas-komunitas. Selain itu juga dari efek publikasi. Meski demikian, keterukura itu bisa dilihat setelah event ini," Ujar Sodik Gagang pada Kantor Berita Online Jurnalis Indonesia Satu www.indonesiasatu.co.id saat kampanye berlangsung.

Berkaitan dengan peluang kemenangan, banyak pihak mengingatkan masyarakat Kota Tegal untuk lebih selektif didalam menentukan pilihan agar tidak terjerumus dalam salah pilih seperti yang pernah terjadi pilwalkot sebelumnya yang menempatkan Siti Masitha Soeparno sebagai Walikota Tegal dan berakhir dengan kasus korupsi.

Setiap orang hanya membutuhkan waktu beberapa menit dalam tobong pencoblosan untuk menentukan masa depan pembangunan Kota Tegal selama 5 tahun periode jabatan. Penyesalan salah pilih tak akan dapat merubah apapun dan hanya bisa menunggu hingga masa jabatan seorang walikota dan wakilnya yang dipilih itu berakhir. Atau terpaksa diakhiri KPK karena tersandung korupsi seperti yang terjadi pada Siti Masitha Soeparno walikota perempuan pertama Kota Tegal.

Ada satu skema menggambarkan betapa murahnya suara rakyat ketika seorang calon kepala daerah menjalankan praktek suap pilkada alias money politik. Sebaliknya betapa mahalnya ingin menjadi seorang Walikota harus dengan mengeluarkan puluhan milyar. Ketika satu suara dihargai dengan hitung dagang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) uang suap, sementara masa jabatan kepala daerah 5 tahun maka hitungannya satu suara dihargai Rp 55,5 (lima puluh lima perak) perhari.

Disisi lain seorang Paslon harus melipatkan Rp 55,5 (lima puluh perak) dengan banyaknya suara yang menjadi target perolehan. Maka dana yang terakumulasi untuk membeli suara rakyat mencapai puluhan milyar rupiah. Pertanyaannya apa yang akan didapat ketika sudah berhasil mencapai jabatan kepala daerah atau walikota yang masa jabatannya 5 tahun tersebut. Dalam prinsip dagang berbanding lurus dengan ungkapan No free lunch.

(Anis Yahya / Foto : Nur Salim)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita