Perda Sangat Penting Sebagai Regulasi Dan Landasan Hukum Bagi Pemkot Tegal

INDONESIASATU.CO.ID:

TEGAL- Pjs. Wali Kota Tegal Drs. Achmad Rofai, M.Si dalam sambutannya atas ditetapkannya 4 Raperda menjadi Perda dikatakan sangat penting sebagai regulasi dan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tegal dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal itu disampaikan Pjs Walikota Tegal dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal yang telah menetapkan empat (4) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal atau Raperda menjadi Peraturan daerah.

Keempat Raperda yang ditetapkan menjadi Perda yakni Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penetapan empat raperda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang di Pimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Drs. H. Anshori Faqih dan Wasmad Edi Susilo, SH di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Selasa (15/5).

Keempat raperda tersebut sebelumnya dibahas melalui tiga Panitia Khusus (Pansus) yakni Pansus 10, 11 dan 12. Sementara itu dalam pemandangan umumnya, Enam (6) Fraksi DPRD Kota Tegal juga seluruhnya menyetujui penetapan empat raperda tersebut.

“Dengan telah disetujuinya penetapan Perda Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat memaksimalkan kinerja dalam beberapa segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan”,Ujar Pjs. Walikota Tegal Drs. Achmad Rofai, MSi.

Sementara itu terkait Perda Perubahan Atas Perda Tentang Retribusi Daerah diharapkan mencerminkan keadilan serta mempertimbangkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka pembebanan retribusi kepada masyarakat.

Lebih lanjut Rofai mengatakan, selain ditetapkannya tiga peraturan daerah tentang perubahan pajak daerah dan retribusi daerah ini, diharapkan sebagai wujud pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Adapun untuk proses selanjutnya Perda Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terlebih dahulu di registrasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk  kemudian dapat diundangkan. Sementara itu, untuk Perda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapat Persetujuan Penetapan DPRD Kota Tegal proses selanjutnya yakni akan di evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum akhirnya diundangkan. ( Anis Yahya / Berbagai sumber )

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita