Sudah Terima Dana BOS 1 Milyar Lebih per Tahun, Kepsek SMA Negeri 1 Lengayang Pesisir Selatan Masih Tarik Dana Siswa Rp.60 Ribu Per Bulan

INDONESIASATU.CO.ID:

KAMBANG - Kerbukaan dalam pengelolaan Dana BOS dan Dana Masyarakat oleh SMA Negeri 1 Lengayang Kambang dipertanyakan para orang tua murid. Kepala Sekolah, Ajis Masrul, S.Pd, sangat keberatan apa bila masyarakat bertanya tentang keterbukaan pengelolaan Dana BOS dan Dana Pungutan dari Siswa. Sampai saat ini Ajis sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembelanjaan Dana Publik ini menghidar untuk dimintakan konfirmasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang dipimpinnya.

Berdasarkan investigasi Journalist.id di lapangan dari beberapa pihak yang enggan disebutkan namanya termasuk Komite sekolah membenarkan telah terjadi pungutan terhadap siswa sebesar Rp60.000 per bulan, dengan ancaman tidak boleh mengikuti proses belajar mengajar termasuk UTS dan UAS apabila tidak membayar dana komite tepat waktu.

"Dana komite ini dipungut dari sekitar 800 siswa per empat bulan, dengan pungutan 60 ribu perbulan" jelas salah seorang anggota Komite Sekolah.

Apabila dijumlahkan Dana Siswa yang dipungut ini selama satu tahun (12 bulan) maka diperkirakan sekitar Rp.576.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta). Sementara itu Sekolah juga menerima Dana Bos sesuai dengan jumlah siswa aktif yang ada di SMA Negeri 1 Lengayang.

Secara umum apa yang dilakukan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari Program BOS.

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. 

Tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan menengah adalah:

  1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
  2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK); 
  3. Mengurangi angka putus sekolah;
  4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;
  5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
  6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 26 Tahun 2017 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), siswa SMA per tahun menerima Rp.1.400.000 Per Tahun Per Siswa. Jika dihubungkan dengan jumlah siswa sekitar 800 orang maka Dana Publik yang dikelolah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lengayang adalah sekitar Rp.1.120.000.000 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Jumlah yang cukup banyak untuk tidak memungut dana apapun dari orang tua murid. Sementara beberapa orang tua murid yang diwawancarai Journalist.ID tentang Pungutan Rp.60.000 per bulan ini mengaku terpaksa harus bayar karena kuatir anaknya akan mendapat perlakuan intimidasi dari pihak sekolah.

Sementara Kwitansi Pungutan Dana Siswa ini diberikan tanpa tanda tangan penanggung jawab. Menurut orang tua siswa yang enggan ditulis namanya menyatakan, apabila tidak membayar anaknya tidak bolehkan mengikuti ujian. (Adi)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita